Temukan radio yang tak berizin, KPID Kaltim koordinasi dengan Balmon untuk menindak tegas.

SAMARINDA – Langkah tegas dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur, segera setelah mendapatkan aduan dari masyarakat tentang adanya radio yang tidak berizin di wilayah siaran Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil pemeriksaan data yang dilakukan oleh tim KPID Kaltim melalui portal Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) ditemukan radio yang tidak berizin dengan frekuensi 92.7 FM dan bersiaran di wilayah kabupaten Kutai Timur. Menindaklanjuti hal tersebut, KPID Kaltim pun berkoordinasi dengan pihak Balai Monitoring Kelas 1 Samarinda untuk menertibkan radio tersebut.

Adapun hasil koordinasi dan juga klarifikasi dengan Balmon Samarinda terkait penggunaan frekuensi, didapati bahwa selain tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) radio tersebut juga tidak memiliki ISR. Dengan kata lain, media ini telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, serta pada pasal 57 di undang-undang tersebut jika dilanggar terdapat sanksi berupa denda ratusan juta rupiah hingga hukuman pidana.

Komisioner KPID Kaltim bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Ali Yamin Ishak menyayangkan hal tersebut dan mengimbau kepada seluruh rekan-rekan penyiaran, dan masyarakat yang ingin mendirikan usaha di bidang penyiaran agar tertib administrasi dan taat dengan aturan yang berlaku.

“Didalam proses penyiaran memang dibutuhkan IPP dan ISR. Kepada seluruh insan penyiaran, juga masyarakat khususnya di Kalimantan Timur.  Mari kita sama sama menaati peraturan yang ada. KPID Kaltim pun terbuka kepada seluruh LP dan insan penyiaran untuk konsutasi jika ditemukan kendala dalam proses permohonan izin.” jelas Ali.

Ali pun menambahkan, dalam proses perizinan baik IPP dan ISR saat ini lebih mudah bahkan pemerintah pun telah melonggarkan aturan perizinan khususnya penyelenggaraan penyiaran dengan proses yang dinamakan “Same day service” secara online yang memungkinkan untuk proses permohonan izin siaran rampun dalam kurun waktu satu hari. Oleh karena itu KPID Kaltim berharap insan-insan penyiaran dan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini dan mematuhi regulasi yang ada.

Balmon Samarinda pun sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, menindak tegas berupa menertibkan radio tersebut pada Rabu (17/02) agar tidak bersiaran, dan segera mengurus permohonan perizinan baik ISR maupun IPP. Sejatinya kehadiran radio/televisi yang tidak berizin memiliki potensi pelanggaran siaran yang cukup besar. Tidak hanya persoalan administratif, aspek program siaran yang belum diverifikasi oleh KPID Kaltim juga menjadi catatan merah bagi lembaga penyiaran tersebut.

“Kehadiran LP baik Radio maupun TV yang tidak berizin selain telah melanggar UU penyiaran dan regulasi yang berlaku, aspek program siarannya pun sangat riskan berpotensi melanggar P3SPS.  Layak/ tidak layaknya konten siaran untuk masyarakat tidak bisa dijamin. Sebab, belum diverifikasi oleh KPID. Hal ini tentu disayangkan sekali. Kepada LP terkait untuk dimohon segera mengurus proses perizinan agar dapat segera diverifikasi aspek data dan siarannya agar dapat secara resmi bersiaran.” tegas Bawon Kuatno, Wakil Ketua KPID Kaltim, sekaligus Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran.

Ketua KPID Kaltim, Akbar Ciptanto pun berterimakasih kepada Balmon Samarinda yang telah dengan sigap menindaklanjuti temuan radio yang belum berizin siar, serta mengapresiasi masyarakat Kalimantan Timur yang secara proaktif turut serta menyampaikan aspirasinya. Demi menjaga bersih dan sehatnya penyiaran di Kalimantan Timur, KPID pun tak hentinya mengimbau kepada seluruh LP agar patuh pada regulasi, serta untuk masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran baik konten isi siaran dan lainnya agar dapat menghubungi hotline KPID Provinsi Kalimantan Timur.

“Terimakasih kepada Balmon Samarinda yang sudah menindaklanjuti laporan masyarakat ke KPID Kaltim terkait penggunaan frekuensi radio secara ilegal di Kabupaten Kutai Timur. Semoga iklim penyiaran di Kutim semakin baik dan bermartabat, aamiin” tutup Akbar.

(hms/kpid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 + 5 =