Hampir Satu Dasawarsa Menemani Pemirsa, RTV Balikpapan Berkomitmen terus tingkatkan Kualitas.

SAMARINDA – Studi Kelayakan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi, PT. Cipta Televisi Borneo Nusantara dalam mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) telah memasuki babak Evaluasi bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan semi daring dengan aplikasi meeting conference yakni Zoom di ruang rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (01/02).

Jajaran Komisioner KPID Kaltim hadir baik secara daring maupun luring membersamai mulai dari Akbar Ciptanto, Bawon Kuatno, Andi Muhammad Abdi, Hendro Prasetyo, Ali Yamin Ishak, Yovanda Noni, dan Irwansyah yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang. Adapun dari pihak LP yakni Mirza Mustiko, Rori Hastomo, Ananto Prabowo, Dimas Wibowo, Yulia Supadmo, beserta rekan-rekan direksi lainnya.

Evaluasi pra perpanjangan izin bersiaran LP yang dikenal dengan nama udaranya yakni RTV Balikpapan tersebut, berjalan lancar dan interaktif. Sedikitnya terdapat empat fokus yang menjadi catatan penting yang diberikan KPID Kaltim kepada TV lokal SSJ yang memiliki visi yaitu menjadi trendsetter dalam memajukan umat manusia lewat perubahan pola pikir memalui media ini. Poin-poin tersebut antara lain kepatuhan RTV Balikpapan terhadap regulasi dalam pelaksanaan penyiaran yang dinilai telah baik selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hal ini ditandai dengan tidak ditemukannya dugaan pelanggaran yang baik diamati secara langsung oleh KPID Kaltim, maupun aduan dari masyarakat.

Dengan baiknya kontrol kualitas siaran RTV Balikpapan, KPID pun berharap agar media TV yang berlokasi di kota Beriman tersebut agar dapat meningkatkan persentase muatan siaran lokal hingga 10% bahkan lebih untuk kedepannya. Tak hanya meningkatkan kuantitas saja, jam siar tayangan yang disajikan disarankan agar dapat dioptimalkan di waktu utama (prime time) agar dapat menjangkau dan semakin dekat dengan pemirsa.

Konsep program-program RTV Balikpapan yang kreatif dan menarik juga menjadi perhatian KPID Kaltim, dan mendapat dukungan penuh agar dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Para Komisioner pun mengapreasiasi kinerja LPS tersebut, serta merekomendasikan agar RTV Balikpapan dapat terus berinovasi dan menimalisasi jumlah re-run atau tayangan ulang dengan batas 3kali per bulannya, agar pemirsa dapat disuguhkan konten yang variatif dan mendapatkan siaran yang tak hanya informatif namun juga menghibur. Tak lupa, KPID Kaltim pun mengimbau kepada tak hanya RTV Balikpapan saja namun seluruh LP agar dalam praktik siarannya untuk terus menjadikan regulasi mulai dari UU Penyiaran, P3SPS, hingga Etika Pariwara Indonesia sebagai rujukan dasar dalam memproduksi berbagai konten isi siaran.

“Kami berikan apresiasi kepada RTV Balikpapan yang telah sampai pada tahap evaluasi pra perpanjangan IPP, serta kami tak henti-hentinya menyampaikan kepada LP, baik TV dan Radio agar tetap menjadikan rujukan utama kita yakni UU Penyiaran, P3SPS, dan EPI. Boleh kita berkreativitas tapi tetap acuannya pada regulasi yang telah ada. Regulasi menjadi rujukan utama dalam kita menyelenggarakan aktivitas penyiaran. Terakhir, kami juga ingatkan kepada seluruh LP agar aktif mengedukasi masyarakat terkait bahaya pandemi COVID-19” tegas Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran sekaligus Wakil Ketua KPID Kaltim, Bawon Kuatno.

Pihak RTV Balikpapan pun berterimakasih kepada KPID Kaltim atas masukan dan saran yang diberikan sebagai catatan perbaikan mereka di masa yang akan datang. Kedepannya, RTV Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan performa, dan kualitas baik pada muatan siaran maupun Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidangnya.

“Selaras dengan rencana kerja RTV Balikpapan kedepannya untuk peningkatan performa siaran kami, kami berterimakasih kepada bapak/ibu Komisioner atas masukan dan sarannya, semoga RTV Balikpapan terus maju dan jalinan silaturahmi RTV Balikpapan dengan KPID Kaltim terus terjaga” jelas Mirza.

Selain sebagai salah satu tahapan proses perpanjangan izin, kegiatan evaluasi pra perpanjangan IPP juga menjadi wadah aspirasi yang sifatnya membangun untuk seluruh LP. Dengan diperolehnya hasil pada evaluasi yang dilaksanakan, harapannya dapat menjadi poin- poin penting kepada LP untuk terus aktif berpartisipasi memajukan masyarakat, terutama dalam hal edukasi dan perpanjangan informasi dari sumber dalam hal ini yakni pemerintah kepada masyarakat, maupun sebaliknya.

(sw-rrd/hms-kpid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 29 = 38