Bersiaran di Kalimantan Timur, KPID lakukan EUCS kepada 2 LPS Televisi

SAMARINDA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) terhadap 2 Pemohon Lembaga Penyiaran Swasta PT Trans Berita Bisnis Delapan (CNBC Indonesia) dan PT Detik Tivi Empat (CNN Indonesia), sebelum diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap kepada 2 LPS Jasa Penyiaran Televisi tersebut. EUCS diselenggarakan di Hotel Ibis Samarinda selama 2 hari yakni pada 22-23 Desember 2020.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7/JDPPI.4/P.I.03.03/01/2020 tentang pemberitahuan pelaksanaan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). EUCS merupakan salah satu dari persyaratan LP untuk mendapatkan IPP tetap. Hal ini pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo No. 18 tahun 2012 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran. Tugas dan fungsi KPID Kaltim adalah untuk menilai Lembaga Penyiaran yang mengikuti EUCS diperbolehkan atau tidak untuk mendapatkan IPP tetap.

Jajaran Komisioner yang menghadiri dan menyampaikan evaluasinya kepada 2 LP tersebut yakni Akbar Ciptanto, Bawon Kuatno, Irwansyah, Hendro Prasetyo, Ali Yamin Ishak, dan Yovanda Noni. Pelaksanaan EUCS dilaksanakan secara semi-daring. Adapun pihak manajemen baik CNBC Indonesia maupun CNN Indonesia hadir melalui aplikasi meeting conference yakni zoom. Tak lupa, EUCS pun diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19 dengan menggunakan masker dan mejaga jarak.

Kedua LP yang berada dalam satu grup yakni transmedia tersebut rencananya akan bersiaran di wilayah Kalimantan Timur 1 yakni Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara. Pada EUCS CNBC Indonesia, para Komisioner memberikan masukan dan saran mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) berupa wartawan atau kontributor berita khusus untuk CNBC hingga konten siaran lokal tentang ekonomi di Kalimantan Timur mengingat fokus utama media ini yakni pada sektor ekonomi dan bisnis.

“untuk konten lokal terutama pada sektor berita ekonomi itu termasuk salah satu informasi yang dinanti dan dibutuhkan warga Kalimantan Timur. Kami apresiasi kehadiran CNBC di sini semoga dapat turut serta berperan dalam perkembangan ekonomi di Kaltim. Info Haji hingga info tentang IKN di Kaltim. Semoga komitmennya dapat terus berlanjut.” tutur Yovanda Noni, Komisioner KPID Kaltim Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P)

Rian Resphati, Head of Media Management sekaligus perwakilan CNBC Indonesia yang hadir dalam EUCS berterima kasih kepada KPID Kaltim dan berharap media CNBC dapat memperoleh Izin tetap untuk penyelenggaraan penyiaran mereka. Tak hanya Rian, perwakilan CNBC dan CNN lainnya yang membersamai kegiatan yakni Gita Sucia dan Muhammad Iqbal Saleh.

“Terima Kasih kepada para komisioner, semoga media kami dapat memperoleh IPP tetap dan menjadi mitra baik dan bermanfaat bagi banyak pihak. Harapannya warga Kaltim dapat mengenal CNBC dan CNBC pun dapat menjaga eksistensnya” ujar Rian.

Sehari setelah CNBC, KPID Kaltim melakukan EUCS terhadap CNN Indonesia. Catatan penting bagi CNN Indonesia adalah terkait jadwal siaran yang harapannya dapat ditayangkan pada jam produktif, pemberdayaan SDM lokal, hingga prioritas fokus berita lokal Kaltim yang disiarkan sesuai dengan citra CNN Indonesia yang merupakan TV berita.

“terkait masukan dan saran yang diberikan kami akan jadi catatan kedepannya, semoga CNN Indonesia yang bersiar di wilayah Kaltim 1 dapat eksis dan memberikan informasi jurnalistik yang dibutuhkan oleh masyarakat” jelas Iqbal.

Selain untuk memfasilitasi agar dapat meperoleh izin bersiaran, EUCS juga penting untuk melihat komitmen LP selama masa uji coba dan menjadi salah satu tolak ukur kepatuhan LP terhadap regulasi kedepannya.

“untuk CNN dan CNBC Indonesia agar menunjukkan keseriusannya untuk masuk di Kalimantan Timur. Tahun depan rencananya akan dievaluasi kembali, dan lepas ini juga kita akan lihat langsung kondisi kantor untuk mengecek kesiapan teknis dalam rangka verifikasi faktual.” Pungkas Akbar Ciptanto, Ketua KPID Provinsi Kalimantan Timur.

(sw/hms-kpid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 + 1 =