Digitalisasi untuk Pemerataan Informasi dan Eksitensi Lokal di Perbatasan

SAMARINDA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur hadiri pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, pada Kamis (22/10) bertempat di Hotel Aston Samarinda. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka realisasi digitalisasi penyiaran yang ditargetkan dua tahun lagi atau pada tahun 2022 mendatang.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Komisioner KPI Pusat Agung Suprio, Mulyo Hadi Purnomo, dan Mohammad Reza, Jajaran Komisioner KPID Kaltim yakni Akbar Ciptanto, Bawan Kuatno, Irwansyah, Ali Yamin Ishak, Yovanda Noni, Hendro Prasetyo, dan Andi Muhammad Abdi yang juga sekalgus menjadi moderator dalam pelaksanaan Sosialisasi, Publikasi, dan diskusi tersebut.

Selain Komisioner KPI Pusat KPID Kaltim, hadir sebagai narasumber acara yaitu Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha, Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia, Staf Khusus Menteri Kominfo RI Henry Subiakto, serta GM Legal&PR Kompas Dedy Risnanto. Pelaksanaan kegiatan dilakukan semi virtual menggunaan aplikasi Zoom dan sebagian secara luring dengan menerapkan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, Instansi, dan Perguruan Tinggi yang ada di Samarinda yang dibatasi jumlahnya yakni kurang lebih 50 peserta.

Acara resmi dibuka dengan sambutan oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio, yang dalam sambutannya mengutarakan proses inisiasi digitalisasi penyiaran yang telah mulai digagas pada tahun 2017 tersebut. Demi terwujudnya digitalisasi penyiaran di Indonesia, KPI meminta dukungan seluruh pihak terutama pemerintah dalam hal membantu masyarakat yang kurang mampu dengan program subsidi maupun sejenisnya agar masyarakat dapat menikmati layanan digital yang lebih jernih dan berubah dari analaog seperti sebelumnya.

“kami (KPI, red) ingin agar warga negara di Indonesia khususnya daerah perbatasan mendapatkan pelayanan yang optimal. Daerah perbatasan sebagaimana diibaratkan seperti beranda, harus jernih dan terang. Harus mampu dinikmati tanpa masyarakat harus berlangganan. Solusi yang dilakukan adalah dengan digital penyiaran. Kami pun meminta kepada pemerintah untuk mendata warga negara yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata terutama kemampuan untuk membeli TV Digital ataupun settle box . Data ini penting agar pemerintah dapat mensubsidi kepada warga yang memang kurang mampu, sehingga pelayanan digital dapat dinikmati oleh warga negara tanpa terkecuali” jelas Agung.

Pada UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI juga memuat tentang digitalisasi penyiaran, yakni pada pasal 60 A Ayat 2 UU Cipta Kerja mengamanatkan migrasi televisi analog ke digital harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini berlaku. Ketua KPID Kaltim, Akbar Ciptanto mengatakan KPID menyambut dengan baik serta mendukung upaya realisasi digitalisasi penyiaran terutama di Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah perbatasan, agar masyarakat lokal dapat dimudahkan dengan adanya digitalisasi siaran dengan ketahanan nasional yang tetap terjaga.

“ Dari hasil pertemuan hari ini KPID Kaltim sangat berterima kasih dan mendukung penuh upaya realisasi digital penyiaran terkhususnya di Kalimantan Timur. KPID Kaltim akan mendorong Lembaga Penyiaran di lokal untuk dapat memaksimalkan Analog Switch Off ini dengan tujuan pemerataan informasi bagi masyarakat terkait Kalimantan Timur kepada masyarakat lokal maupun secara meluas.” ujar Akbar.

Dengan mengusung tagar yakni #KPIDigitalConnect , KPI dan seluruh KPID berupaya mewujudkan makna dari Digital Connect yang berarti bahwa digital mampu mengkoneksikan seluruh wilayah di Indonesia.

(hms-kpid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 + 1 =