EDP KPID Kaltim bersama GWP FM : Bahas Isi Siaran Media dan Pentingnya Menjaga Netralitas jelang PILKADA

SAMARINDA – Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio PT Gema Wana Prima (GWP FM) menerima berbagai saran dan masukan dari hasil Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur yang telah rampung dilaksanakan pada Kamis (17/09) .

Radio asal Sangata, Kutai Timur ini akhirnya telah melalui rangkaian proses permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang mereka ajukan dan sampai pada proses EDP yang tidak hanya dibersamai oleh KPID Provinsi Kaltim namun juga narasumber-narasumber penting lainnya.

Jajaran Komisioner KPID Provinsi Kaltim yang hadir dalam EDP GWP FM ialah Ketua KPID Provinsi Kaltim, Akbar Ciptanto, Wakil Ketua KPID Provinsi Kaltim yang juga merupakan anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran, Bawon Kuatno, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Irwansyah, dan Koordinator Bidang PS2P KPID Provinsi Kaltim, Ali Yamin Ishak.

Narasumber yang turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Balmon Samarinda yang diwakili oleh Asep Mulyadi, DISKOMINFO Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Untung Maryana, dan dari Biro Humas Kaltim, Syafranuddin. Adapun dari pihak Radio GWP FM diwakili oleh Manager OPS, Zainal Abidin, Acoount Officer, Novalita, dan Programmer GWP FM, Putra Ade.

EDP merupakan proses evaluasi sekaligus identifikasi program dari LP yang mengajukan perpanjangan izin. Radio GWP FM telah merancang baik format maupun strategi pengembangan media mereka untuk 5 tahun mendatang. LPS yang berdiri sejak 1992 ini mendapat beberapa catatan perbaikan yaitu tentang format program siaran radio secara menyeluruh. Format program siaran radio ini menggunakan format umum namun setelah ditelaah lebih lanjut dari sebaran persentase jenis acara Radio GWP cenderung pada musik dan hiburan. Hal ini membuat KPID Kaltim merekomendasikan Radio GWP FM untuk mengubah format siaran sesuai dengan persentase program yang mereka rancang.

“ Format Siaran dari LP baik Radio maupun Televisi wajib menyesuaikan dengan fakta real rancangan program yang dibuat. Maka dari itu KPID Kaltim secara tegas menyarankan agar LP memperhatikan hal tersebut. Sebab, hal ini juga berkaitan dengan identitas dari LP itu sendiri.” tegas Koordinator Bidang PS2P KPID Provinsi Kaltim, Ali Yamin Ishak.

Tak hanya itu saja, Ali juga mengingatkan akan pentingnya pemenuhan SDM yang unggul di bidang Teknologi di setiap LP mengingat telah masuknya era digitalisasi saat ini.

Selaras dengan catatan evaluasi tersebut, Wakil Ketua KPID Provinsi Kaltim juga menaruh perhatian utama pada format hingga konten siaran Radio GWP FM dan mengimbau GWP agar dapat membenahi beberapa kekurangan.

“ Selain kesesuaian isi siaran , LP juga kami harapkan mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang. LP juga harus mampu menyatukan masyarakat, oleh karena itu selain format siaran, kami (KPID Kaltim, red) juga meminta penyamarataan program agar dapat merangkul semua, dan mengedepankan kebhinekaan.”tutur Bawon.

dari masukan dan saran yang diberikan oleh KPID Kaltim bersama narasumber, pihak GWP FM pun menyikapi dengan positif dan berkomitmen untuk memperbaiki beberapa kekurangan dan mematuhi aturan yang berlaku.

“kami sangat berterimakasih untuk masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan media kami kedepannya. Kami berharap radio kami bisa terus maju dan mampu memperluas daya jangkauan kami sehingga konten, informasi, berita yang kami sajikan dapat diserap oleh masyarakat dengan baik” ucap Zainal Abidin.

KPID Provinsi Kaltim juga mengapresiasi langkah GWP FM yang telah bekerjasama dengan KPU untuk mengiklankan para calon kandidat yang maju dalam PILKADA 2020 dengan tetap mengacu pada aturan seperti adilnya durasi yang diberikan pada setiap kandidat sehingga netralitas media tetap terjaga, atau dengan kata lain tidak ada keberpihakan pada pihak tertentu. KPID pun berharap GWP FM terus menjaga dan meningkatkan kualitasnya untuk tetap menyajikan informasi yang baik bagi seluruh masyarakat.

(hms-kpid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

83 − 77 =