#CatatanKPID Menegaskan Ulang Urgensi Iklan Layanan Masyarakat

OLEH: ANDI MUHAMMAD ABDI*

(telah dimuat pada media NomorSatu Kaltim, tanggal 22 Juni 2020 dengan tautan https://nomorsatukaltim.com/2020/06/22/menegaskan-ulang-urgensi-iklan-layanan-masyarakat/ )

Lembaga penyiaran adalah entitas yang mendua. Satu sisi sebagai institusi ekonomi yang berorientasi laba. Sisi lainnya mengemban tanggung jawab sosial. Frekuensi milik publik yang digunakan oleh lembaga penyiaran untuk memperoleh manfaat ekonomi harus sepadan dengan kewajiban untuk melayani kepentingan publik. Dalam konteks inilah membincang peran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) menjadi krusial.

ILM, berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah siaran iklan non-komersial yang disiarkan melalui radio atau televisi. Dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, atau pesan-pesan lainnya. Untuk memengaruhi masyarakat. Agar berperilaku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Kehadiran ILM pertama kali dipelopori oleh Biro Iklan Intervista pada 1968. Bertujuan menanggulangi masalah mercon (petasan). Yang pada saat itu menimbulkan banyak korban cacat hingga kematian di Indonesia. Kemudian diikuti oleh Biro Iklan Matari Ad yang mengangkat makna hubungan ibu dan anak pada 1974.

Di negara-negara maju, ILM telah dimanfaatkan untuk memperbaiki masalah-masalah yang menyangkut kebiasaan masyarakat atau perubahan nilai. Suatu upaya untuk menggerakkan solidaritas masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi: kondisi yang bisa mengancam keserasian dan kehidupan umum (Khasali, 1990).

ILM pada hakikatnya kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan khusus. Yang berdimensi perubahan sosial. Dalam istilah Kotler disebut sebagai social change campaigns: kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait (Venus: 2004).

Sudah sepatutnya jika setiap lembaga penyiaran mengalokasikan waktu untuk ILM. Kewajiban ILM bagi setiap lembaga penyiaran televisi maupun radio diatur melalui Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Pasal 46 ayat (9) Undang-Undang Penyiaran mengatur kewajiban lembaga penyiaran publik menyediakan paling sedikit 30 persen ILM dari 15 persen siaran iklan komersilnya. Kemudian untuk lembaga penyiaran swasta diwajibkan menyediakan paling sedikit 10 persen dari total 20 persen siaran iklan komersil per hari. Adapun terhadap lembaga penyiaran komunitas yang dibolehkan hanya menayangkan ILM. Siaran iklan komersil tidak diperkenankan.

Dalam Pasal 60 ayat (3) P3SPS menegaskan, program siaran ILM wajib ditayangkan secara cuma-Cuma. Untuk ILM yang menyangkut keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, kesehatan masyarakat, dan kepentingan umum lainnya yang disampaikan oleh badan-badan publik.

IMPLEMENTASI ILM

Sebelum masa pandemi, implementasi ILM bagai jauh panggang dari api. Kewajiban untuk memenuhi alokasi ILM 10 persen dari kumulatif iklan komersil yang tayang dalam sehari kerap diabaikan. Masih terdapat lembaga penyiaran yang belum tertib dalam menunaikan “zakat” ILM yang notabene adalah hak publik. Justru terdapat penayangan siaran iklan komersil yang melebihi ketentuan 20 persen.

Tak dapat dimungkiri pemenuhan ILM masih problematis. Kendala yang sering mengemuka antara lain: Pertama, keterbatasan SDM lembaga penyiaran. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Kedua, problem anggaran yang kurang memadai. Ketiga, lemahnya kesadaran dari lembaga penyiaran. Di samping itu, pada aspek kualitas konten, materi ILM kerap tidak mengakomodir kepentingan publik. Kurang menarik dan kehilangan relevansi dengan permasalahan aktual yang terjadi. Sehingga kebermaknaan dan manfaatnya kurang terasa oleh masyarakat.

Berbeda halnya di masa pandemi COVID-19. Kepedulian lembaga penyiaran di Kaltim untuk menyiarkan ILM, yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 meningkat signifikan. Seluruh lembaga penyiaran berlomba-lomba berpartisipasi dalam menyiarkan ILM. Baik yang diproduksi sendiri maupun yang bersumber dari Kementerian Kesehatan serta institusi lainnya.

Jika mencermati tren selama pandemi, kesanggupan untuk memenuhi kewajiban ILM sebenarnya dimiliki oleh lembaga penyiaran. Terbukti selama masa pandemi kenaikan ILM cenderung merata pada seluruh jenis lembaga penyiaran. Persoalan mendasar memang terletak pada kesadaran dan kemauan yang kuat untuk menunaikannya. Sebagai industri kreatif, sudah selayaknya kreativitas lembaga penyiaran dapat melahirkan ILM berkualitas di tengah keterbatasan.

IKHTIAR MENGASAH KUALITAS ILM

Dalam menyiasati faktor-faktor yang selama ini menghambat lembaga penyiaran menayangkan ILM, menurut hemat penulis, lembaga penyiaran dapat memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. Sebagai langkah strategis memperdalam kualitas ILM. Sekaligus langkah taktis. Agar pemenuhan ILM berstamina panjang. Juga tepat sasaran.

Pertama, meningkatkan efektifitas ILM. Dalam mendesain ILM, sangat penting menakar aktualitas dan dampak dari satu permasalahan sosial. Sehingga materi ILM lebih relevan dan berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam kaitan ini, lembaga penyiaran dapat melakukan brainstorming bersama LSM, ormas/OKP, dan lembaga sosial lainnya. Pesan harus dikemas semenarik mungkin. Agar merangsang minat dan melekat dalam ingatan publik. Slot penayangan dimaksimalkan di waktu prime time. Supaya ILM semakin mengena.

Keduamembangunkerja sama antar lembaga penyiaran. Bentuknya bisa dua hal: kolaborasi dalam produksi dan subsidi konten ILM. Kolaborasi dalam kegiatan produksi bertujuan memadukan kreativitas dan sumber daya antar lembaga penyiaran. Dengan prinsip low cost high quality. Adapun dalam hal subsidi konten, antar lembaga penyiaran dapat saling berbagi dan bertukar konten ILM.

Ketiga, membangun kemitraan dengan kampus. Kampus merupakan lumbung SDM. Banyak hasil riset maupun ide-ide segar yang bersifat new knowledgeuntuk menyumbang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lembaga penyiaran dapat membuat ILM menyesuaikan keterkaitan sektoral berbasis fakultas, jurusan, atau prodi. Sebagai contoh, pembuatan ILM tentang literasi media bekerja sama dengan prodi ilmu komunikasi; ILM tentang COVID-19 atau kesehatan masyarakat bekerja sama dengan fakultas kedokteran dan FKM; ILM tentang Pilkada bekerja sama dengan fakultas hukum atau fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

Keempat, kemitraan dengan institusi pemerintah/SKPD dan badan-badan publik. Ada dua keuntungan yang berpeluang diperoleh: lembaga penyiaran dapat menghemat ongkos produksi. Karena hanya akan langsung menayangkan ILM dari SKPD. Konten ILM terkait imbauan atau kebijakan pelayanan publik lazimnya sudah disiapkan oleh SKPD. Keuntungan berikutnya, berpeluang menjadi sumber pemasukan bagi lembaga penyiaran bila SKPD terkait membutuhkan jasa untuk memproduksi konten ILM sekaligus penayangannya. Namun, harus dipisahkan hubungan bisnis sebagai jasa pembuat ILM dengan kemitraan penayangan ILM sebagai kewajiban melekat bagi lembaga penyiaran.

Menyiarkan ILM sejatinya tidak sekadar kepatuhan terhadap regulas. Tetapi menjadi komitmen afektif lembaga penyiaran yang didasari kepedulian dan tanggung jawab sosial. Di waktu yang sama, partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan juga tidak kalah penting.

Masyarakat harus kritis, keberatan dan mengadukan lembaga penyiaran yang luput menayangkan ILM, atau menyiarkan ILM tetapi ala kadarnya. Mekanisme aduan dapat dilakukan melalui layanan pengaduan via hotline dan media sosial atau mendatangi kantor KPID Kaltim secara langsung. Sekali lagi, frekuensi adalah milik publik. Jangan disia-siakan! (*Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

49 − 39 =