KPID Kaltim Hadiri Diskusi Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Kaltim

SAMARINDA – Dalam rangka memperingati 20 tahun Ombudsman RI yang resmi berdiri sejak 10 Maret 2000, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur mengadakan acara “Ngopi Kawal ORI” yaitu kegiatan diskusi santai dengan tema Sinergitas Pengawasan Pelayanan Publik Provinsi Kaltim, bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kaltim di kota Samarinda, Selasa (10/03).

Diskusi perdana yang akan dilaksanakan rutin ini dihadiri berbagai lembaga negara diantaranya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur, Komisi Yudisial (KY) Kaltim, Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim, serta berbagai awak media massa, dan kelompok masyarakat.

Hadirnya KPID Kaltim sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap  penyelenggaraan pers dalam bidang penyiaran sesuai dengan amanat UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) . Adapun bagi Ombudsman RI Perwakilan Kaltim kegiatan ini sebagai wujud amanat UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Maladministrasi pelayanan publik di Kalimantan Timur menjadi poin besar dalam diskusi pada sore hari tersebut. Dari hasil bincang-bincang dengan berbagai narasumber dan laporan kelompok-kelompok masyarakat yang hadir ditemukan dugaan-dugaan maladministrasi maupun kendala pelayanan publik yang masih dirasakan masyarakat Kalimantan Timur.

Ketua KPID Kaltim, Akbar Ciptanto mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dan berharap pelayanan publik di Kalimantan Timur dapat menjadi lebih baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

 

“Dengan kegiatan ini kita dapat menyatukan persepsi terkait masalah pelayanan publik di Kalimantan Timur. Semua harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang maksimal. Seperti halnya dibidang penyiaran, KPID Kaltim sebagai lembaga publik akan memberikan layanan yang terbaik bagi lembaga penyiaran maupun masyarakat.” Jelas Akbar.

Penyiaran yang sehat dan berkualitas merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, Kusharyanto pun berharap konten siaran yang mengudara di Kaltim dapat memuat hal-hal yang edukatif dan pesan moral yang baik untuk masyarakat.

“Ombudsman RI Kaltim menggandeng berbagai lembaga negara, termasuk KPID Kaltim untuk bidang penyiaran. Kami berharap dengan adanya kerjasama yang terjalin ini, seluruh lembaga dapat bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang transparan, dan ramah untuk masyarakat. Diskusi yang perdana dilakukan ini akan menjadi awal untuk langkah-langkah Ombudsman kedepannya untuk bertukar pikiran dengan banyak pihak.” Tutup Kusharyanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 61 = 66