KPID Kaltim Gagas Rembuk Penyiaran

Kadis Kominfo Kaltim, Komisioner KPID Kaltim, Kabiro Humas Prov. Kaltim dan Perwakilan Penggiat Media Seusai Pertemuan

SAMARINDA – Menyikapi pentingnya perkembangan informasi terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur. Sejumlah penggiat media massa yang dikomandani Balfas Syam yang juga sebagai Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur. Menggelar petemuan dengan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov. Kaltim, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Prov. Kaltim. Pertemuan ini berlangsung dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Diddy Rusdiansyah, di ruang kerjanya lantai II, (14/10).

Komisioner KPID Prov. Kaltim yang turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Hendro Prasetyo selaku Ketua KPID Kaltim, Akbar Ciptanto selaku Wakil Ketua KPID Kaltim, Irwansyah selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, dan Andi Muh. Abdi selaku Koordinator Bidang Kelembagaan.

Balfas menyebutkan bahwa agenda dalam pertemuan kali ini adalah pentingnya pemerintah dalam memperhatikan media lokal daerah. Selanjutnya media daerah diharapkan mampu ikut serta dalam mempublikasikan visi-misi pemerintah dan juga terkait pemindahan IKN.

“Bagaimana saat ini media elektronik menyikapi IKN. Kemudian selanjutnya pentingnya media massa terkait menyebar luaskan visi-misi dari gubernur tentang Kaltim Berdaulat. Kita perlu membuat kegiatan dengan mengundang media elektronik di Kaltim. Terkait sosialisasi kebijakan gubernur tentang IKN. Karena masyarakat juga harus dipersiapkan terkait tantangan baru di Kaltim kedepan,” terang Balfas dalam menyampaikan maksud dan tujuannya pertemuan tersebut.

Menanggapi hal tersebut Akbar selaku Wakil Ketua KPID mengatakan bahwa dalam waktu dekat KPID Kaltim akan mengadakan pertemuan dengan Direktur Lembaga Penyiaran (LP).

“Dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan Direktur LP terkait workshop rembuk penyiaran. Dengan koordinasi bersama LP nantinya kita akan memaksimalkan terkait sosialisasi IKN. Selain itu juga kita akan memaksimalkan peran LP agar dapat bermanfaat bagi banyak orang,” jelas Akbar.

Abdi menambahkan bahwa rembuk penyiaran merupakan langkah awal. Setelahnya akan ada pemetaan terkait gagasan kedepan.

“Nanti bisa kita matangkan lagi terkait konsep. Karena dalam rembuk nanti kita akan mengadakan pemetaan. Untuk membangun hubungan strategis dengan seluruh kemitraan. Terkait LP Publik ada kewajiban iklan layanan masyarakat (ILM) dengan kuota 30 persen, LP Swasta dengan jumlah kuota ILM 10 persen, LP Komunitas seluruh iklannya harus ILM,” terangnya.

Menanggapi usulan yang semakin mengerucut Kadis Kominfo Kaltim menerangkan bahwa akan mengadakan pertemuan berikutnya dengan Komisioner KPID Kaltim. “Nanti akan kita matangkan lagi dengan Komisioner KPID Kaltim. Untuk terkait masalah teknis rembuk Penyiaran. Karena hal ini perlu dimatangkan kembali konsepnya,” tegas Diddy.

Pemprov Kaltim yang dalam hal ini diwakili oleh Kabiro Humas menyampaikan. Bahwa pihaknya sangat terbantu dengan banyaknya media massa atau cetak yang mempublikasikan kegiatan Pemprov Kaltim. Namun tentunya tidak bisa diakomodir secara keseluruhan. Pemerintah juga akan melihat kredibilitas dari lembaga yang bersangkutan.

“Pemerintah dalam hal ini tidak menginginkan adanya LP di daerah yang tenggelam nantinya. Pemerintah tetap berkewajiban memperhatikan penyiaran lokal. Pemprov dalam menunjuk media yang digunakan melihat eksistensi media tersebut. Karena itu sebagai landasan yuridis. Kami menyambut langkah yang baik untuk rembuk Penyiaran. Karenanya nanti harus mengundang orang yang berkepentingan yakni Gubernur Kaltm,” tutup Andik dalam mengakhiri pertemuan. (Humas KPID Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

23 − = 22