Fokus Konten Lokal dan Pemilukada 2020 KPI dan KPID Lakukan FGD di Jakarta

Komisioner KPID se-Indonesia foto bersama dengan Komisioner KPI Pusat setelah acara FGD

SAMARINDA – Pemenuhan 10 persen konten lokal dan pengawasan iklan kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 menjadi dua isu krusial dalam pembahasan Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pengawasan Isi Siaran yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP)(9/10) lalu.

Tiga Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur yang hadir dalam FGD tersebut yakni, Hendro Prasetyo selaku Ketua KPID Kaltim, Akbar Ciptanto selaku Wakil Ketua KPID Kaltim, dan Irwansyah selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran (PIS). FGD juga dihadiri oleh komisioner KPID Bidang PIS se-Indonesia guna mendapatkan masukan dari seluruh stakeholders penyiaran, serta sebagai upaya mendalami problematika yang terjadi pada bidang pengawasan isi siaran.

“Hal ini sangatlah penting untuk didiskusikan, karena setiap persoalan LP di daerah berbeda-beda serta ajang bertukar informasi dalam mencari solusi, khususnya bagi pemenuhan konten lokal 10 persen di setiap daerah yang masih belum terpenuhi secara keseluruhan,” ucap ketua KPID Kaltim, Hendro Prasetyo.

Sementara itu, Wakil Ketua KPIP Mulyo Hadi Purnomo dalam arahannya menghimbau seluruh jajarannya, untuk mendorong lembaga penyiaran yang ada di daerah, agar patuh pada kewajibannya, yakni menyiarkan 10 persen konten lokal.

“Kita harus mendorong lembaga penyiaran di daerah, untuk patuh terhadap kewajibannya menyiarkan 10 persen konten lokal, memberikan informasi terkini terkait kearifan dan budaya lokal, menyuarakan dan menyiarkan konten lokal, bukan hanya menasional tetapi harus mendunia,” ujar Mulyo Hadi Purnomo.

Selain itu, ia juga meminta Komisioner KPID agar membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD guna mendorong pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang penyiaran, yang menjadi salah satu rujukan pengawasan KPI, guna menciptakan siaran sehat untuk rakyat.

Di tempat yang sama, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran (PIS) KPIP Mimah Susanti, dalam paparan materinya menyebutkan tujuan utama kehadiran KPI, adalah untuk memperkokoh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa.

“KPID wajib berkoordinasi terkait pengawasan isi siaran. Semuanya dilakukan demi memberikan konten siaran yang bermanfaat, dan dalam rangka pengawasan iklan kampanye 2020 mendatang,” terangnya.

Irwansyah, selaku Koordinator Bidang PIS KPID Kaltim mengatakan bahwa KPIP meminta masukan dan pandangan setiap KPID, dengan berdasarkan pada masukan konstruktif, untuk menyikapi dinamika konten penyiaran dalam dunia revolusi Industri 4.0, serta penanganan pelanggaran atas dampak terjadi pada dunia penyiaran. Khususnya nanti pada penyiaran iklan kepemiluan. Ditambahkannya, agenda FGD sangat diperlukan, guna menyamakan presepsi antara KPI atau KPID dengan lembaga penyiaran.

“Di tengah tantangan dan arus informasi yang berkembang saat ini. Kita tidak harapkan terjadinya benturan atau pemasalahan di lapangan dalam upaya menumbuhkan lembaga penyiaran. Sehingga setiap persoalan kedaerahan menyangkut LP perlu dibicarakan dan dicarikan solusinya secara bersama,” ungkapnya.

Disinggung soal, Kesiapan KPID Kaltim dalam melakukan pengawasan iklan kampanye dalam Pilkada 2020 di Kaltim, Akbar Ciptanto mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota guna membentuk Gugus Tugas Pengawasan.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota agar sedini mungkin membangun kerjasama pengawasan sehingga tidak terjadi masalah berkaitan dengan penyiaran iklan kampanye,” terang Akbar yang juga selaku anggota bidang PIS. (Humas KPID Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + 2 =