BALMON: Lapor, di Berau ada Lembaga Penyiaran Tak Berizin!

Sugandi, Kepala Balmon Samarinda saat memberikan keterangan dalam koordinasi bersama Komisioner KPID Kaltim Hendro Prasetyo dan Bawon Kuatno

SAMARINDA-Keresahan pada Lembaga Penyiaran (LP) yang tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), ternyata tidak hanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur, saja yang merasakannya. Pasalnya pada, Selasa (18/9) Sugandi selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda (Balmon Samarinda) beserta seorang staf mengunjungi KPID Kaltim untuk berkoordinasi dengan Komisioner KPID Kaltim terkait LP yang belum mengantongi izin di Berau.

Turut hadir Komisioner KPID Kaltim dalam koordinasi bersama Balmon Samarinda, Hendro Prasetyo Ketua KPID Kaltim, dan Bawon Kuatno Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P). Sebelum memulai koordinasi, Sugandi mengutarakan maksud dan tujuannya dalam pertemuan. Terkait adanya Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio, di Berau, yang belum memiliki IPP. Hal tersebut menurut Kepala Balmon dapat memicu perselisihan antar pemilik usaha nantinya. Sehingga hal ini perlu ditanggulangi bersama.

Sugandi Ketua Balmon Samarinda ( kedua kiri)

“Koordinasi ini terkait adanya penggunaan frekuensi radio di Berau, yang perlu mendapat perhatian bersama khususnya KPID Kaltim dalam proses perizinan. Harapan kami radio yang telah mengantongi IPP dapat  berjalan aman dan lancar. Sedangkan yang belum memiliki izin kami mintakan kepada KPID Kaltim agar dapat membimbing dan mendorong LP dalam mendapatkan izin penyiaran,” ungkap Sugandi.

Hal ini juga dibenarkan oleh Hendro Prasetyo, bahwa LP yang tidak memiliki izin sangat meresahkan bagi pelaku usaha di bidang penyiaran. Karenanya dalam agenda Sosialisai, Monitoring, dan Evaluasi dalam kunjungan Komisioner KPID Kaltim ke daerah-daerah telah ditekankan hal tersebut.

“Bagi pengguna frekuensi yang belum mengantongi izin, setidaknya mengurus perizinannya terlebih dahulu sebelum bersiaran. Nantinya dalam kunjungan KPID Kaltim ke Berau, dalam rangka Sosmonv kita akan tekankan hal itu kembali,” ungkap Ketua KPID Kaltim.

Kasus yang berada di Berau ini sesungguhnya terdapat di beberapa daerah. LP yang belum mengantongi IPP telah bersiaran, karena mereka anggap legalitas Izin Stasiun Radio (ISR) dari Balmon saja sudah cukup, padahal itu keliru.

“Banyak kami jumpai LP yang secara izin mereka belum memiliki IPP. Tapi mereka memiliki ISR, padahal ini keliru. Dalam Sosmonev ini adalah bagian dari pembenahan tersebut. KPID Kaltim juga akan terus mendorong agar LP yang belum memiliki IPP agar segera mengurusnya. Kami Harapkan kedepan pengguna frekuensi bisa lebih tertib terutama pengguna frekuensi LPS radio,” ungkap Bawon.

Dalam proses perizinan yang tidak lagi menempuh jarak dan memakan waktu yang lama. Seharusnya hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik bagi LP yang belum berizin, untuk segera mengurusnya. Apalagi semua prosesnya cukup mudah dengan online saja.

“Semua sudah terintrigasi karena satu pintu. Setelah pengurus lembaga penyiaran masuk ke dalam sistem online single submission (OSS), kemudian akan mendapatkan nomor induk perusahaan, selanjutnya masuk dalam e-penyiaran, untuk mengajukan IPP. Jika berkas lengkap akan terbit langsung IPP dan ISR yang selama ini dikelurkan oleh pihak Balmon. Kami siap membantu dan melayani masyarakat yang mengurus izin penyaiaran denga setulus hati,” tutup Bawon. (Humas KPID Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

10 + = 20