Dukung LPPL Televisi Paser Berdiri KPID Kaltim Siap Fasilitasi ke Kementrian Komunikasi dan Informatika RI

Komisioner KPID Kaltim menyerahkan berita acara Sosmonev kepada LPPL Radio disaksikan Sekretaris Diskominfostaper Kabupaten Paser

SAMARINDA-Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan siap memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Paser untuk mendapatkan izin Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) jasa penyiaran televisi.

“Kementerian Kominfo RI memang sedang melakukan moratorium untuk jasa penyiaran televisi karena kaitannya dengan revisi undang undang penyiaran, yakni perubahan dari analog menuju digitalisasi frekuensi. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba berbicara dengan Kemenkominfo. Apalagi informasi yang diberikan LPPL ini sangat penting bagi masyarakat,” ucap Wakil Ketua KPID Kaltim, Akbar Ciptanto.

Hal ini disampaikan pria berkacamata ini saat melakukan pertemuan dengan Dinas Kominfo Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Paser, Kamis (12/9) lalu. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan Sekkab Paser terkait pembinaan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di Kabupaten Paser.

“Kegiatan pertemuan ini berbarengan dengan agenda  Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi (Sosmonev) di Kabupaten Paser, sehingga tidak ada salahnya untuk memfasilitasi keinginan Pemkab Paser dalam penyampaian informasi ke masyarakat,” ucapnya.

Hendro Prasetyo, memberikan berita acara kepada pembina Radio Joska. Dalam agenda Sosmonev

Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Ketua KPID Kaltim, Hendro Prasetyo dan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Irwansyah. Sementara itu, Hendro Prasetyo menambahkan, Koordinasi antara KPID Kaltim dengan Diskominfostaper Kabupaten Paser juga dalam rangkaian meminta masukan Komisioner KPID Kaltim tentang pembinaan LPB.

“Bisa saja Pemkab menyiarkan informasi ke masyarakat menggunakan kanal in house di LPB, tetapi tetap harus mengikuti aturan. LPB itu sifatnya redistribusi, jadi tidak bisa memproduksi, sehingga perlu pihak ketiga, yakni Pemkab Paser bekerjasama dengan PH (Production House) sebagai penyedia konten, lalu hasilnya disiarkan oleh PH di kanal in house milik LPB,” tutur Hendro.

Akbar Ciptanto saat memberikan berita acara kepada pengurus Radio Sunah FM

Ditambahkan, KPID Kaltim akan memanggil LPB untuk menjelaskan persoalan in house ini. Jangan sampai ada kesan pembiaran oleh KPID. Sedangkan Irwansyah menambahkan, bahwa di Kabupaten Paser masih terdapat LPB melalui kabel yang ditemukan bermasalah dalam regulasi penyiaran. Selain LPB dalam Sosmonev juga ditemukan adanya Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) radio yang telah mengantongi izin, namun mereka tidak ditemukan bersiaran.

“Di Tana Paser masih dijumpai LPB tidak berizin. Ini merupakan aduan dari Diskominfostaper Paser. Tentu KPID Kaltim akan melakukan pembinaan terhadap LPB tersebut. Kami juga menemukan ada LPS radio yang sudah tidak bersiaran, bahkan pengurus dan peralatannya juga sudah tidak jelas, padahal mereka masih memegang IPP,” terang Irwansyah.

Hal ini jelas sangat disayangkan oleh Komisioner KPID Kaltim mengingat peluang usaha untuk mendapatkan frekuensi ini sangat sulit didapat.

“Saran kami seharusnya bisa bekerja sama antara LPS radio dengan Pemkab agar dapat memberikan sumbangsih besar dari segi informasi yang bernilai positif. Itu sebenarnya juga bentuk keinginan Bupati Paser,” tambahnya.

Untuk diketahui, dari hasil Sosmonev KPID Kaltim, merujuk pada  online Single Submission (OSS). Terdapat satu LPPL radio dan empat LPS jasa penyiaran radio di Kabupaten Paser. Sayangnya, terdapat  satu LPB yang sudah memiliki IPP namun belum melakukan registrasi ulang melalui OSS dan Simpeg3 Kemenkominfo. Sehingga komisioner KPID Kaltim meminta LPB yang bersangkutan untuk segera melakukan registrasi ulang. Jika menemukan kesulitan, maka dapat mendatangi kantor KPID Kaltim untuk mendapatkan bimbingan registrasi.

KPID Kaltim juga mendapatkan informasi terkait keberadaan satu LPB yang akan melakukan proses perizinan. Untuk mempermudah proses pendaftaran, maka komisioner KPID Kaltim meminta yang bersangkutan untuk datang ke kantor KPID. Jika proses perizinan tidak dilakukan, maka KPID Kaltim akan bertindak tegas jika masih ditemukan LPB tidak berizin. (Humas KPID Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

39 + = 44