Terus Dorong Persaingan Usaha Sehat KPID Kaltim Masih Temukan LP Tak Berizin di Balikpapan

Hedro Prasetyo, Ali Yamin didampingi penyiar Onix Radio seusai memberikan Talkshow

SAMARINDA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur masih menemukan Lembaga Penyiaran tidak berizin di Kota Balikpapan, terutama Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui kabel.

Temuan ini disampaikan Ketua KPID Kaltim, Hendro Prasetyo saat menjadi narasumber di Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio, PT Keonygita Maxsimus atau yang akrab dengan sebutan Onix Radio Balikpapan, Minggu (8/9) lalu.

“Ini merupakan hasil kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi (Sosmonev) yang dilaksanakan KPID Kaltim seminggu sebelum acara ini,” ungkap Hendro usai menjadi pembicara di Onix Radio.

Ketua KPID Kaltim ini dampingi Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Ali Yamin Ishak, dalam program acara talkshow Sapa Sahabat Onix dengan tema, “Peran KPID Kaltim dalam mendorong persaingan usaha yang sehat antara lembaga penyiaran di Kota Balikpapan”.

Selama kegiatan talkshow, Hendro Prasetyo dan Ali Yamin Ishak mengulas tiga persoalan mutakhir, yakni hasil kegiatan Sosmonev di Kota Balikpapan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara dan persiapan LP terkait hal tersebut, serta pertumbuhan Radio Onix dalam perambahan usaha kopi Van Java.

“Terkait perpindahan ibu kota di Kaltim, KPID Kaltim mengakui bahwa LP sudah cukup siap, misalnya radio di Jakarta, mereka bisa fokus pada program siaran, positioning, dan segmentasi pendengar. Jika di Jakarta ada radio khusus menyiarkan lagu-lagu lawas, maka LP di Balikpapan juga harus bersiap mencari format siaran tersebut,” terang Hendro Prasetyo.

Ali Yamin dan Hendro Prasetyo saat memberikan Talkshow, Sapa Sahabat Onix

Sementara itu, Ali Yamin Ishak lebih banyak mengulas hasil Sosmonev di Balikpapan. Hasil pantauan KPID Kaltim di lapangan, diakuinya sudah cukup baik dari kompilasi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) baik jasa penyiaran radio maupun televisi.

“Yang perlu dilakukan perbaikan lebih kepada perkembangan televisi lokal saja. Bahkan, catatan kami dari hasil sosmonev, masih ditemukan LP tidak berizin yang melakukan aktivitas. Paling banyak ditemukan di LPB (Lembaga Penyiaran Berlangganan, Red.)” ucap pria asal Penajam ini.

KPID Kaltim menurutnya akan mengambil sikap tegas terkait keberadaan LPB illegal tersebut, apalagi persoalan ini merupakan permasalahan yang kerap terjadi, sehingga harus ditertibkan kembali. Tak hanya Balikpapan, KPID Kaltim juga menemukan kasus serupa di kabupaten dan kota lainnya, semisal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan wilayah lainnya.

“Kendala utama LPB adalah masalah persaingan usaha, dan itu menjadi tugas KPID Kaltim untuk menetralisir serta menjamin persaingan usaha yang sehat. Jangan sampai ada LPB yang telah mengantongi izin malah terganggu usahanya karena ada LPB tak berizin,” tambahnya.

Menutup pembicaraan, Ketua KPID Kaltim memastikan bahwa KPID Kaltim akan mengagendakan rapat pleno untuk membahas seluruh persoalan LP di Kaltim setelah kegiatan Sosmonev selesai dilaksanakan untuk seluruh kabupaten dan kota se Kaltim. “Nanti komisioner akan membahas dan memutuskan dalam rapat pleno, tindakan dan sanksi apa yang repat diberikan untuk LP, terutama yang tidak berizin,” pungkasnya. (Humas KPID Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12 − = 7