Mutakhirkan Data Lembaga Penyiaran, KPID Prov. Kaltim Lakukan Sosmonev

Bawon Kuwatno, Koordinator Bidang PS2P

Dalam rangka pemutakhiran data pada lembaga penyiaran (lp) yang berizin. KPID Prov. Kaltim mengadakan agenda sosialisasi peraturan perizinan yang baru dan memonitoring lembaga penyiaran. Untuk menempuh hal tersebut KPID Prov. Kaltim membentuk pokja (kelompok kerja), untuk satuan tugas dalam sosialisasi, monitoring, dan evalusi (sosmonev). Pendataan dan evaluasi telah berjalan di beberapa wilayah meliputi Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Timur. Sosmonev sendiri akan dilaksanakan di seluruh wilayah kabupaten – kota di Kaltim. Dalam pembagian tugas sosmonev telah ditentukan oleh Bawon Kuatno, selaku koordinator bidang perizinan yang menggawangi kegiatan sosmonev dalam keputusan rapat pleno komisioner. Tim yang ada terbagi menjadi tiga kelompok dari tujuh orang komisioner yang berada di KPID Prov. Kaltim. Dari tim yang ada masing-masing ditempatkan anggota bidang perizinan yang mendampingi. Kegiatan sosmonev ini telah berlangsung sejak bulan lalu, (14 s/d 16, Agustus) dimulai dari Kota Balikpapan.

Dimintai keterangan setelah melaksanakan kegiatan sosmonev pada wilayah yang telah dikunjungi, Rabu (11/9). Bawon, mengatakan bahwa agenda sosmonev ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan terbaru terkait perizinan. Serta mendata kembali lembaga penyiaran melalui database KPID Prov. Kaltim. “Mengenai sosialisasi kita sampaikan mekanisme perizinan terbaru bagi lembaga penyiaran. Di mana pemerintah telah mengeluarkan sistem perizinan secara online yang terintegrasi secara elektronik. Hal ini yang membedakan dengan sistem perizinan sebelumnya. Karena dalam menggunakan sistem online artinya telah memangkas waktu, tenaga, bahkan finansial.  Sehingga tidak ada alasan keterlambatan dalam mengurus perizinan yang akan mati batas waktunya. Dalam monitoring kita melakukan evaluasi terhadap konten-konten siaran lp, termasuk isi siaran dan ketika ada potensi pelanggaran KPID bisa memonitor secara langsung. Evaluasi merupakan bagian dari penataan. Sementara sosmonev yang sedang berjalan baru wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutim. Menyusul berikutnya wilayah Paser, Kukar, Kubar, dan Berau. Nantinya Komisioner KPID Kaltim yang telah bertugas dalam sosmonev pada wilayahnya akan mengevaluasi dari data-data yang ditemukan di lapangan melalui daftar inventaris masalah (DIM). Setelahnya akan kita lakukan bimtek, agar kompetisi lembaga penyiaran menjadi semakin baik,” terang, Bawon Kuatno, yang dengan bersemangat menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakan sosmenev tersebut.

Akbar Ciptanto, Ali Yamin, dan Hendro. Saat melakukan sosmonev pada Radio Onix, Balikpapan

Tuntutan kedapan dalam dunia penyiaran semakin berat, kompetitor dalam persaingan usaha penyiaran juga akan semakin banyak. Mengingat Kaltim yang telah mendapatkan sinyal terkait pemindahan ibu kota negara. Tugas berat itu bukan hanya berada pada instansi lembaga penyiaran. Tetapi juga KPID Kaltim selaku pengawas dan penegak regulasi penyiaran.

“Karena kaltim akan menjadi pusat ibu kota negara. Artinya lembaga penyiaran harus siap sebagai pusat informasi yang harus disampaikan ke publik. Ini sejalan dengan agenda Pemprov Kaltim pada tahun 2021 yang mencanangkan zero blank spot. KPID sendiri dalam agenda sesmonev adalah bagian dari pendatan, daerah mana yang masih terdapat blank spot, kita upayakan agar di situ dapat terbentuk lembaga penyiaran. Sehingga terdapat pemerataan informasi pada zona tersebut,” terang, Bawon yang dimintai keterangannya di ruang kerjanya.

Yovanda dan Irwansyah melakukan pendataan pada lembaga penyiaran berlangganan, dalam agenda sosmonev.

Segala persoalan yang menjadi hambatan dalam sosmonev telah terdata dengan baik. Dalam penelusuran untuk melakukan monitoring di lapangan memang tidak mudah. Keakuratan data yang diberikan oleh pihak lembaga penyiaran menjadi acuan bagi seluruh komisioner dalam rangka sosmonev. Namun tetap saja hambatan itu terjadi, hal yang paling mendasar adalah lembaga penyiaran tidak melapor kepada KPID jika ada pemindahan alamat. Apa lagi jumlah lembaga penyiaran di Kaltim sangat banyak, dengan total jumlah 104 lembaga penyiaran. “Kami juga temukan hambatan di lapangan. Pertama pengurus yang berganti tidak ada laporan, alamat berpindah, sebutan nama udara berganti. Ada data yang tidak update terkait izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Beberapa ditemukan IPP yang telah mati batas waktunya dalam masa perpanjang. Hal ini yang diharapkan ke depan tidak ada lagi.  Karena dalam pengurusan melalui sistem online tidak ada lagi alasan bagi lp dalam keterlambatan mengurus perizinan,” tuturnya.

Sejauh ini KPID Kaltim belum memutuskan sanksi bagi temuan data lembaga penyiaran yang tidak sesuai. Komisioner KPID Kaltim dalam agenda sosmonev awal ini akan melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum penjatuhan sanksi kepada lembaga penyiaran yang kooperatif. “KPID belum memberikan sanksi atau tindak lanjut. Karena KPID belum total all atau belum menjangkau secara keseluruhan daerah. Di Kaltim ini terdapat 104 lembaga penyiaran. Setelah semua terdata nanti KPID akan memberikan tindak lanjut setelah sosmonev selesai. Bagi mereka yang izinnya belum rapi kita dorong untuk rapi agar ditertibkan sebelum batas waktu perpanjangan terlewat. Karena jika terlewatkan efeknya jauh lebih repot, karena harus mengulang kembali dari awal. Jika ditemukan lembaga penyiaran yang tidak mengantongi izin, maka akan kami arahkan untuk segera berizin,” ungkap, Bawon, dalam menambahkan keterangan.

Abdi dan Bawon saat melakukan pendataan pada Kompas TV Balikpapan

KPID Prov. Kaltim terus berupaya dalam menertibkan dan melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Dengan membuat sistem infrastruktur yang rapi bagi dunia lembaga penyiaran di Kaltim. Target yang akan direalisasikan bagi seluruh komisioner adalah, seluruh lp dapat menyiarkan konten siaran yang benar-benar memberikan edukasi, sebagai sarana hiburan, informasi, dan juga memberi kemanfaatan bagi penikmatnya. Sehihingga keberadaan lp sebagai peminjam frekuensi milik publik benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Dengan target utama mencerdaskan masyarakat Kalimantan timur yang berkemajuan. (HUMAS KPID KALTIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

15 − = 7