KPID Kaltim Tidak Temukan Pelanggaran Kampanye 2019

Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

Samarinda – Hadir dalam Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Samarinda. Komisioner KPID Kaltim diminta untuk memberikan masukan serta temuan pada

lembaga penyiaran yang diawasi. Acara ini berlangsung di Hotel MJ Jalan KH Khalid, Rabu (24/7) oleh KPU Kota Samarinda dihadiri oleh KPID Kaltim, Bawaslu, Perwakilan dari Kelurahan dan Partai Peserta Pemilu serta Instansi terkait.

Hendro Prasetyo dalam memberikan keterangan tentang pengawasan media.

Dalam rapat ini masing – masing lembaga yang hadir memaparkan temuannya selama proses Pemilu 2019 berlangsung. KPID Kaltim sendiri melaporkan, “sepanjang pemantauan yang dilakukan tim pemantau, kami tidak menemukan pelanggaran baik media Televisi maupun Radio yang menjadi domain kerja KPID” ujar Hendro Prasetyo.

Bawon Kuatno memberikan keterangan tambahan dalam Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

Senada dengan Ketua KPID Kaltim tersebut, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Penyiaran Bawon Kuatno menyampaikan. “Kita tidak menemukan pelanggaran karena pada Pemilihan Umum 2019 tidak banyak Peserta Pemilu yang beriklan di media Televisi maupun Radio”.

Pada tahun ini ada pergeseran kampanye menggunakan media sosial. Meski KPU telah memberikan kesempatan untuk partai politik dapat berkampanye menggunakan media elektronik. Temuan pelanggaran yang disampaikan dalam pertemuan ini lebih banyak dalam pemasangan alat peraga kampanye. Karena peserta pemilu atau partai politik banyak memasang alat peraganya pada di titik yang dilarang seperti taman kota, pohon, tiang listrik serta tempat ibadah. Selain itu, adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) yang meninggal dunia menjadi catatan agar dapat dilakukan tes kesehatan secara menyuluruh untuk menghindari kejadian serupa. Dengan tidak ditemukannya pelanggaran politik pada media elektronik. Bukan berarti KPID Kaltim akan longgar terhadap pengawasan pemilu. Karena masih ada rentetan pemili berikutnya yang ada di daerah. Tidak hanya itu, KPID Kaltim akan melakukan sosialisasi kembali terhadap regulasi pemilu kepada pihak penyelenggara, peserta, dan pengawas pemilu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 59 = 69