KOMISIONER KPID KALTIM LAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL BON FM

Komisioner KPID Kaltim Bersama Pengurus LPS BON FM


Bontang – Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Kementrian Kominfo terkait pelaksanaan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) di Wilayah Kalimantan Timur. Sejumlah komisioner KPID Prov. Kaltim melakukan verifikasi faktual serta melihat langsung kondisi dan persiapan lembaga penyiaran dalam mendapatkan ijin penyiaran, Senin (18/2). Adapun lembaga penyiaran yang akan mengikuti tahapan dalam mendapatkan IPP Tetap adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio PT. Bontang Global Media Pancar (BON FM) di Bontang.

Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Komisioner KPID Prov. Kaltim dalam temuan hasil verifikasi faktual. Diantaranya pihak lembaga penyiaran diminta untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu pihak lembaga penyiaran juga diminta menyiarkan sesuai dengan format program siaran yang disampaikan ke Kementrian. Tidak kalah penting BON FM harus menjadi radio sesuai dengan karakter budaya masyarakat sekitar.

“Harap memperkuat konsep dari Pendidikan dan Kebudayaan, bisa kerjasama dengan Dinas terkait di Kota Bontang. Seperti Dinas Pendidikan dan Pariwisata.” Kata Abdi, Komisioner KPID Kaltim. Selain itu pihak lembaga penyiaran diminta untuk dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat. “Iklan layanan masyarakat bisa dinaikkan menjadi 20%”. Tambah, Akbar Ciptatnto, selaku Wakil Ketua KPID Kaltim dalam memberikan masukan ke LP.

Komisioner KPID Kaltim, sedang mencocokan data hasil temuan dilapangan.


Pihak lembaga penyiaran dalam hal ini menyepakati semua masukan yang disampaikan oleh Komisioner KPID Kaltim. Pihaknya menyampaikan akan melibatkan masyarakat Bontang dalam menyebarkan informasi yang positif, pendidikan, dan kebudayan. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Kota Bontang. “Setelah ini kami berencana untuk mengundang paguyuban-paguyuban di Kota Bontang berbicara di BON FM mengenai kebudayaan”. Tegas Panji selaku direktur dalam memberikan jawaban di hadapan Komisioner KPID Kaltim.

Setelah dilakukan verifikasi faktual ini maka selanjutnya temuan di lapangan akan disampaikan dalam Forum EUCS di Pusat. Untuk diputuskan apakah lembaga penyiaran tersebut akan mendapatkan kelayakan penyiaran atau tidak. (Humas -KPID Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 41 = 43